Nabire, Papua Tengah-GALA MANDIRI – Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si melakukan perombakan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Selasa (19/5/2026). Perombakan tersebut meliputi pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pejabat administrator serta pengawas yang dikemas dalam kegiatan “Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah” yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka, Nabire.

Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nabire dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah hadiah ataupun bentuk balas jasa politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Mesak Magai mengungkapkan bahwa pada periode kepemimpinannya saat ini, seluruh proses penempatan jabatan akan mengacu sepenuhnya pada regulasi dan sistem administrasi kepegawaian yang berlaku di Republik Indonesia. Menurutnya, kesalahan dalam penempatan jabatan dapat berdampak besar terhadap manajemen ASN di suatu daerah, mulai dari kenaikan pangkat, proses pensiun, hingga administrasi kepegawaian lainnya yang akhirnya dapat merugikan banyak pegawai.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire mulai melakukan penertiban terhadap ASN dari luar daerah yang selama ini menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Nabire. Dalam pelantikan tersebut, Bupati menyebut bahwa prioritas diberikan kepada ASN asal Kabupaten Nabire yang memenuhi syarat administrasi dan kepangkatan. Menurutnya, saat ini aturan kepegawaian semakin ketat sehingga tidak ada lagi ruang bagi pertimbangan politik maupun hubungan kekeluargaan dalam penempatan jabatan.

Dalam arahannya, Bupati Mesak Magai turut menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian ASN, khususnya putra-putri asli Papua, dalam mengurus administrasi kepangkatan. Ia mengaku prihatin karena masih ada ASN dengan golongan rendah yang berharap memperoleh jabatan strategis tanpa didukung persyaratan administrasi yang memadai. Karena itu, ia meminta seluruh ASN untuk mulai membangun pola pikir positif, disiplin mengurus kepangkatan, serta meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing secara profesional dalam birokrasi pemerintahan.

Selain itu, Mesak Magai juga mengungkapkan kondisi pengelolaan ASN Kabupaten Nabire yang dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain di Tanah Papua. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara Wilayah IX Papua, Kabupaten Nabire berada di peringkat ke-32 dari total 33 kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan manajemen ASN. Namun demikian, ia optimistis kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kerja keras BKPSDM dan seluruh OPD terkait.

Menurutnya, dari sekitar enam ribu ASN di Kabupaten Nabire, saat ini lebih dari empat ribu data pegawai telah berhasil diperbarui dan terintegrasi dalam sistem administrasi ASN. Pemerintah daerah menargetkan pembaruan data tersebut terus ditingkatkan agar Kabupaten Nabire mampu masuk dalam peringkat 10 besar bahkan lima besar dalam tata kelola ASN di wilayah Papua.

Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah OPD strategis seperti Dukcapil, BKPSDM, Inspektorat, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar lebih proaktif dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat akan terus dilakukan apabila ditemukan kinerja yang tidak maksimal ataupun kurangnya kerja sama antara pimpinan OPD dan bawahannya.

Menurut Mesak Magai, jabatan yang diberikan saat ini tidak bersifat permanen hingga akhir masa kepemimpinannya. Evaluasi sewaktu-waktu dapat dilakukan berdasarkan kinerja, disiplin, loyalitas, dan integritas pejabat yang bersangkutan. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kemampuan kerja nyata demi mendukung kemajuan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Di akhir sambutannya, Bupati Nabire juga mengingatkan pentingnya menjaga loyalitas dan kerahasiaan dalam lingkungan pemerintahan. Ia menyoroti maraknya penggunaan media sosial yang dinilai dapat menjadi ancaman apabila ASN tidak bijak dalam menyampaikan informasi internal kantor. Menurutnya, pejabat yang tidak mampu menjaga rahasia pemerintahan dapat dievaluasi dari jabatannya.

Mesak Magai turut menegaskan bahwa untuk sementara waktu Pemerintah Kabupaten Nabire tidak akan menerima perpindahan ASN dari daerah lain. Hal itu disebabkan jumlah ASN di Kabupaten Nabire sudah sangat besar, mencapai lebih dari enam ribu pegawai, sementara hampir 80 persen APBD Kabupaten Nabire yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun terserap untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan fokus melakukan penertiban ASN, meningkatkan disiplin kerja, serta memperkuat kualitas pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional di Kabupaten Nabire. (RED-GALA MANDIRI)